METRO — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi sekaligus meluncurkan program “Early Warning System” (Sistem Peringatan Dini) pencegahan korupsi di Aula atas Pemkot Kota Metro, Lampung. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membendung praktik rasuah sejak dini.
Dalam agenda yang berlangsung pada Kamis pagi 1/10/26 tersebut, KPK RI menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara negara dan elemen masyarakat. “Early Warning System'” dirancang sebagai sarana deteksi dini potensi tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, masyarakat juga dibekali pemahaman mengenai kanal pelaporan aduan yang aman dan terintegrasi.
Perwakilan tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan, S.E., menyampaikan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, melainkan pada keberanian warga untuk bersuara dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Kota Metro menyambut positif inisiatif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi sistem peringatan dini tersebut guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi.
Dalam penyampaiannya Sekda Kota Metro Ahmad Hariyanto menjelaskan dengan adanya kegiatan sosialisasi KPK RI ini demi pengawasan. Ada dua hal yang harus di lakukan, yang pertama bahwa secara struktural kita harus kuat kultur dan harus kita perbaiki.
Hal itu kembali lagi kepada individu masing-masing. Salah satu contoh jika seorang pulang kampung saat lebaran yang menggunakan kendaraan itu-itu saja, maka timbullah persepsi bahwa jadi Pejabat itu harus mobilnya bagus, mobilnya baru, kalau kita pakai mobil jelek jadi omongan sekampung.
“Itu jadi Pejabat kok mobilnya enggak diganti, maka itulah yang harus di rubah, kita meyakini bahwa dorongan dari keluarga, dari lingkungan sekitarnya itu akan membentuk kultur kita, karakter kita, persepsi kita terhadap korupsi itu sendiri,” kata Sekda.
Dirinya pun menekankan seluruh pelayanan harus terukur, tepat waktu, transparan, persyaratannya jelas,
jangan sampai masyarakat itu tidak mengetahui tracking dari suatu pelayanan yang dia terima yang dia minta kepada pemerintah.
Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus membangun pemerintahan yang bersih transparan atau tabel efektif dan beredar kan kepada pelayanan masyarakat komitmen tersebut tentunya tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan pemerintah diperlukan sinergi antara eksekutif, legislatif Aparat Penegakan Hukum pada tingkat daerah serta peran serta masyarakat.
Sementara Sambutan Kompol I Made Indra Kanit I Tipikor Polda Lampung menyampaikan bahwa dalam membangun pemerintahan yang bersih transparan akuntabel serta benar-benar berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Ketika kita berbicara mengenai pemberantasan korupsi perhatian kita seringkali langsung tertuju pada penindakan padahal pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara mengenai apa yang dilakukan setelah suatu penyimpangan terjadi, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mencegah agar penyimpangan tersebut tidak terjadi sejak awal. Karena itu, pencegahan harus menjadi bagian yang melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban.
Pencegahan yang baik pada hakikatnya merupakan sistem peringatan, ini artinya potensi permasalahan dapat dikenali dan diperbaiki sebelum berkembang menjadi penyimpangan yang lebih jauh, urai Made.
Salah satu titik penting yang perlu perhatikan adalah tahap perencanaan program pemerintah, sebenarnya lahir dari kebutuhan nyata masyarakat dan jangan sampai hanya disusun untuk memenuhi keinginan pihak tertentu, kelompok tertentu, atau sekedar menghabiskan anggaran yang tersedia.
Apabila perencanaan sudah dilaksanakan secara terbuka objektif berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan maka resiko terjadinya penyimpangan pada tahap berikutnya akan jauh lebih kecil, hal yang sama berlangsung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan harus dilaksanakan secara profesional dan memberikan kesempatan yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku jangan sampai proses yang seharusnya menghasilkan barang atau jasa terbaik bagi masyarakat justru diarahkan untuk kepentingan pihak tertentu. Integritas tidak hanya diperlukan ketika pekerjaan selesai, integritas harus hadir sejak proses perencanaan penyusunan kebutuhan pemilihan penyedia.
Pelaksanaan pekerjaan, pembayaran hingga pertanggungjawaban dalam kesempatan ini ada satu hal yang ingin kami tekankan. Jangan sampai, semangat pemberantasan korupsi justru menimbulkan ketakutan yang berlebih bagi aparatur pemerintahan untuk bekerja dan mengambil keputusan yang memang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
Karena itu, pencegahan konsep yang tidak dipahami sebagai sesuatu yang menghambat pembangunan justru pencegahan yang baik memberikan kepastian dan peraturannya agar pembangunan dapat dilaksanakan secara benar, tepat sasaran dan di pertanggung jawabkan. (Red).
