Sepuluhdetik.online, Lampung — Seorang pengamat politik di Kota Metro Lampung, Bung Naim, menyoroti sikap sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif yang dinilai cenderung tertutup saat menghadapi wartawan.
Pasalnya, puluhan wartawan sejak pagi hari wartawan menunggu Walikota Metro dan ketua DPRD Metro untuk diwawancarai terkait pinjaman 20 miliar ke Bank Lampung beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti diketahui, hari ini adalah pemanggilan yang ketiga pada Walikota Metro oleh DPRD terkait pinjaman tersebut. Namun kejelasan tersebut sulit untuk diketahui publik. Bahkan, sejumlah wartawan ingin meliput kegiatan rapat diduga tidak diizinkan dan dikatakan tertutup oleh Legislatif.
Naim menyimpulkan, dari kebijakan yang diambil oleh kedua pihak tersebut sangat tidak profesional dan sangat mencidrai demokrasi Pers.
“Sudah pukul 15.30 sore tidak ada penjelasan. Sedangkan Wartawan dari pagi hari menunggu informasi yang ini sampaikan kepada masyarakat.
Sikap ini memunculkan dugaan adanya “trik” komunikasi untuk menghindari pertanyaan publik, terutama terkait isu-isu strategis yang sedang berkembang,” ucap Naim kepada Sepuluh detik, pada Rabu (01/04/2026).
Menurut pengamat, sikap tertutup tersebut dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan spekulasi negatif. Dugaan adanya “trik” muncul karena beberapa pejabat kerap menghindari wawancara, memberikan jawaban normatif, atau membatasi akses informasi tanpa alasan yang jelas.
Pengamat menilai praktik ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti membatasi sesi tanya jawab, mengalihkan isu, hingga tidak memberikan kesempatan wawancara secara langsung.
Ia menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya lebih terbuka dan komunikatif, mengingat media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Dalam keterangannya, pengamat tersebut menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam menjaga demokrasi yang sehat. “Pejabat publik tidak boleh alergi terhadap pertanyaan wartawan. Justru, keterbukaan akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar eksekutif dan legislatif memperbaiki pola komunikasi dengan media, termasuk memberikan akses informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat dapat terjalin lebih baik.
Berita ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
Hingga berita ini tayang, pihak eksekutif dan legislatif belum memberikan klarifikasi terkait hal ini. Sehingga berita ini butuh informasi lebih lanjut.
(**)
