METRO – Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro kini tengah menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi I DPRD Kota Metro, Drs. Hi. SUDARSONO, M.M,
meluapkan kekhawatirannya terkait stabilitas ekonomi daerah. Ia menilai, Kota Metro saat ini sedang berada di ambang krisis dan darurat fiskal yang serius.
Kondisi Keuangan yang Mengkhawatirkan
Dalam keterangannya kepada awak media, Sudarsono mengungkapkan bahwa indikasi darurat fiskal ini terlihat dari tersendatnya berbagai realisasi program pembangunan dan hutang sana sini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus jujur melihat data. Jika serapan anggaran terganggu dan kewajiban daerah mulai menunggak, itu bukan lagi sekadar defisit biasa. Metro sudah masuk kategori darurat fiskal,” tegasnya saat ditemui di DPRD setempat usai melakukan curhatan kepada puluhan awak media di ruang aula utama, Rabu (6/5/2026).
Analisis Penyebab
Menurutnya, ketimpangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja daerah yang tidak terkontrol menjadi pemicu utama. Ia menyoroti banyaknya program namun minim dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat bawah.
“Jangan sampai kita terjebak pada pencitraan pembangunan fisik sementara fondasi keuangan kita keropos. Kalau ini dibiarkan, tahun depan kita bisa kolaps,” tambahnya dengan nada getir.
Langkah Penyelamatan yang Diharapkan
Sudarsono mendesak Pemerintah Kota Metro untuk segera melakukan “rasionalisasi anggaran” secara ekstrem. Ia menyarankan agar anggaran yang tidak mendesak segera dialihkan untuk memperkuat sektor riil dan memastikan hak-hak pegawai serta mitra kerja tetap terpenuhi.
Perlu ada langkah luar biasa (“extraordinary measures”).
Jika pengambil kebijakan masih merasa baik-baik saja, maka krisis ini akan menjadi warisan buruk bagi generasi mendatang di Kota Metro.”
Selain itu, dirinya mendesak Pemkot untuk merekomendasikan agar main swastanisasi 25 Anggota DPRD Metro.
Bahkan, Sudarsono mempertanyakan dana anggaran perumahan PNS ke mana selama ini, tegasnya.
Di sisi lain, Sudarsono menyoroti kebijakan Walikota Metro agar hidup saling menghargai dan beretika.
Dirinya menggambarkan kejadian belum lama ini, di mana ada wacana interpelasi semua Ketua Partai diundang. Sementara dirinya selaku Ketua Partai Gerindra tidak Diundang. Dirinya mengaku kecewa atas hal tersebut. Ia merasa Ketua Partai bukan ketua LSM.
“Kejadian tersebut ketika saat keesokan harinya akan dilakukan Paripurna, malam harinya dipanggil semua ketika itu. Sementara gerinda saya tidak dipanggil, ada apa,” pungkasnya.
Hingga berita yang tayang, pihak Pemkot belum memberikan klarifikasi terkait semua kekecewaan Sudarsono ini. Sehingga berita ini butuh informasi lebih lanjut guna keberimbangan. (**)
