Bandar Lampung, — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S. E. , M. B. A. , berpartisipasi dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI untuk Masa Sidang IV Tahun 2025–2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung pada hari Kamis (23/4/2026).
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam acara ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif daerah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung.
Rapat dipimpin oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S. T. , serta dihadiri oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Dr. Saleh Partaonan Daulay, M. Ag. , M. Hum. , M. A. , yang didampingi oleh Wakil Ketua Tim Dr. Evita Nursanty, M. Sc. , Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, dan Hj. Chusnunia Chalim, Ph. D.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M. M. , serta elemen Forkopimda Provinsi Lampung, kepala perangkat daerah, dan perwakilan dari kementerian serta lembaga terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA.
Selain itu, beberapa anggota Komisi VII DPR RI juga hadir dalam rangkaian kegiatan ini, termasuk Putra Nababan, Bane Raja Manalu, Nila Yani Hardiyanti, Banyu Biru Djarot, Bambang Haryo Soekartono, Tifatul Sembiring, Muhammad Hatta, dan Rycko Menoza.
Dalam sambutannya, Ketua Tim Komisi VII DPR RI menyatakan bahwa kunjungan kerja reses ini adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, penyerapan aspirasi, dan penguatan kolaborasi antara DPR RI dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang industri, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, Gubernur Lampung menjelaskan sejumlah program prioritas dan usulan strategis dari daerah yang diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Di antara program tersebut adalah pengembangan kawasan industri, peningkatan daya tarik pariwisata lokal, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif.
Berbagai isu penting juga dibahas dalam forum ini, yang meliputi tantangan di sektor industri, peningkatan investasi, pengembangan destinasi wisata unggulan, akses pembiayaan untuk UMKM, hingga penguatan produk lokal supaya dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa kedatangan Komisi VII DPR RI untuk kunjungan kerja reses disambut positif sebagai kesempatan penting untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menambahkan bahwa DPRD Lampung akan terus berperan aktif dalam mengawasi setiap kebijakan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan yang merata di seluruh sudut Lampung.
“DPRD Provinsi Lampung siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sinergi yang kokoh antara pusat dan daerah merupakan kunci utama untuk mewujudkan Lampung yang maju dan sejahtera,” katanya.
Melalui acara ini, DPRD Provinsi Lampung berharap agar hubungan koordinasi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Di masa depan, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal guna memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lampung (Red/Hms)
