METRO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode terbaru yang masuk dalam kategori “Sangat Baik”.
Berdasarkan data yang dirilis, pada April 2026 yang dikutip dari akun Instagram Lapas Metro, pada Senin (11/05/26), capaian indeks kepuasan menunjukkan angka yang signifikan, mencerminkan transparansi dan integritas yang dijalankan oleh jajaran Lapas Metro dalam melayani warga binaan maupun keluarga warga binaan.
Kepala Lapas Kelas IIA Metro, Tunggul Tunggul Buono, A.Md.IP., S.H., M.H., menyatakan bahwa hasil survei ini merupakan indikator objektif dari masyarakat terhadap performa birokrasi di lingkungan Lapas. “Kami terus berupaya menghilangkan segala bentuk praktik pungutan liar dan gratifikasi, serta memastikan setiap layanan, mulai dari kunjungan hingga pengurusan hak-hak warga binaan, berjalan sesuai standar prosedur.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prestasi ini didapat melalui serangkaian inovasi layanan digital dan penyediaan fasilitas ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat. Lapas Metro berkomitmen untuk terus mempertahankan standar ini sebagai bagian dari upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pencapaian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro dalam meraih predikat “Sangat Baik” ini pun mendapat respon positif dari DPD AWI Provinsi Lampung.
Apresiasi yang diberikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Provinsi Lampung, Muhammad Aini, S.H., menegaskan bahwa transparansi dan kualitas layanan publik di lingkungan pemasyarakatan kini semakin mendapat perhatian serius dari elemen masyarakat dan media.
Integritas dan Anti Korupsi:
Skor tinggi pada indeks Persepsi Anti Korupsi menunjukkan keberhasilan sistem dalam meminimalisir praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi di dalam Lapas.
Kualitas Pelayanan Publik: Penilaian ini mencakup kemudahan akses informasi, keramahan petugas, serta efektivitas prosedur bagi keluarga warga binaan maupun masyarakat umum.
Sinergi dengan Media dan Ormas: Sikap terbuka Lapas Metro terhadap pengawasan eksternal, seperti dari DPD AWI, menunjukkan komitmen terhadap prinsip “Good Governance”.
Dampak Bagi Wilayah Lampung
Ketua DPD AWI Lampung, Muhammad Aini, S.H., menyampaikan bahwa prestasi ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi menjadi standar (benchmark) bagi instansi lain di Provinsi Lampung.
Pengawasan dari organisasi profesi seperti AWI berfungsi untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan yang “Sangat Baik” ini terjaga secara konsisten dan berkelanjutan.
Langkah ini juga sejalan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang sedang digalakkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. (Red)
