Opini Redaksi
Oleh: Muhammad Aini, S.H.
Lampung, Sabtu 13 Juni 2026
Sejarah peradaban modern telah berulang kali memberikan pelajaran berharga bahwa kehancuran sebuah bangsa jarang sekali disebabkan oleh faktor eksternal semata. Seringkali, keruntuhan ekonomi dan sosial justru lahir dari dalam rahim kekuasaan itu sendiri, ketika watak otoriter mulai mengikis nalar sehat pengambilan kebijakan politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika kekuasaan bergeser dari mandat melayani menjadi obsesi melanggengkan dominasi, maka kebijakan politik yang lahir tidak lagi berbasis pada kesejahteraan universal. Keputusan-keputusan strategis negara perlahan tapi pasti mulai disetir oleh kepentingan segelintir elite, mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kalkulasi risiko jangka panjang yang rasional.
Watak otoriter dalam mengelola negara selalu memicu gejala yang seragam: pembungkaman kritik dan pemusatan keputusan pada satu lingkaran intim kekuasaan. Tanpa adanya sistem “checks and balances” yang kuat, kebijakan publik berubah menjadi sabda yang tidak boleh dibantah, meskipun secara ekonomi sangat destruktif.
Salah satu pintu masuk utama menuju kebangkrutan negara adalah lahirnya proyek-proyek mercusuar yang dipaksakan atas nama prestise politik, bukan urgensi kebutuhan rakyat. Proyek skala besar ini seringkali didanai melalui skema utang ugal-ugalan yang mengabaikan daya dukung fiskal negara untuk beberapa generasi ke depan.
Dalam sistem yang terpusat dan otoriter, analisis dampak lingkungan serta kelayakan ekonomi seringkali direkayasa agar terlihat menguntungkan di atas kertas. Akibatnya, anggaran pendapatan dan belanja negara terkuras habis hanya untuk membiayai infrastruktur yang tidak produktif dan gagal menghasilkan dampak ekonomi yang merata.
Ironisnya, ketika kas negara mulai menipis akibat salah kelola dan korupsi yang sistemik, penguasa otoriter cenderung tidak mau menyalahkan diri mereka sendiri. Langkah yang paling sering diambil adalah mencari kambing hitam global atau memanipulasi narasi agar kegagalan domestik terlihat seperti dampak krisis internasional.
Demi mempertahankan roda pemerintahan dan membayar bunga utang yang kian menumpuk, instrumen pajak dan pungutan publik akhirnya dipaksa bekerja melampaui batas kewajaran. Rakyat kecil, yang sejak awal tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dipaksa memikul beban finansial yang diciptakan oleh elite penguasa.
Di sinilah letak tragedi terbesar di mana rakyat resmi menjadi tumbal dari ambisi politik yang buta arah. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi akibat inflasi yang tidak terkendali, sementara daya beli masyarakat dihantam dari berbagai sudut melalui kebijakan fiskal yang mencekik.
Negara yang berada di ambang kebangkrutan akibat kebijakan otoriter biasanya ditandai dengan ambruknya sektor pelayanan publik dasar. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi jaminan sosial dipotong secara drastis demi menyelamatkan likuiditas pemerintah dan menjaga reputasi di mata kreditor internasional.
Ketika rumah sakit kekurangan fasilitas dan sekolah-sekolah mulai kehilangan anggarannya, kualitas hidup generasi masa depan dipertaruhkan. Anak-anak dari keluarga miskin menjadi pihak pertama yang kehilangan hak atas masa depan yang layak, mengubur potensi emas bangsa di bawah tumpukan utang rezim.
Di sisi lain, lingkaran elite yang berada di sekeliling pusat kekuasaan justru semakin kebal terhadap krisis ekonomi yang sedang melanda. Praktek kronisme dan nepotisme memastikan bahwa sisa-sisa sumber daya negara yang berharga tetap mengalir ke kantong-kantong mereka yang setia pada penguasa.
Privatisasi aset-aset strategis negara seringkali menjadi langkah keputusasaan terakhir yang diambil oleh pemerintahan yang bangkrut secara moral dan finansial. Kekayaan alam dan infrastruktur vital yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran bersama, dijual murah kepada korporasi asing atau oligarki lokal.
Penjualan aset ini mungkin memberikan suntikan dana segar jangka pendek, namun secara jangka panjang memenjarakan kedaulatan ekonomi bangsa. Rakyat kembali menjadi korban karena harus membayar tarif yang jauh lebih mahal untuk mengakses layanan publik yang kini telah dikuasai oleh kepentingan komersial murni.
Ketika keputusasaan ekonomi mulai memicu riak-riak protes di tengah masyarakat, respons khas dari penguasa yang berwatak otoriter adalah represi, bukan instrospeksi. Aparat keamanan dan instrumen hukum negara dialihkan fungsinya menjadi alat penumpas kritik dan pelindung kenyamanan para penguasa.
Kriminalisasi terhadap aktivis, buruh, mahasiswa, dan jurnalis yang menyuarakan kebenaran ekonomi menjadi pemandangan sehari-hari yang menyedihkan. Ruang demokrasi ditutup rapat, dan ketakutan disebarkan secara sistematis agar tidak ada yang berani mempertanyakan ke mana perginya uang pajak mereka.
Namun, sejarah juga mencatat bahwa manipulasi angka statistik ekonomi dan pembungkaman opini tidak akan pernah bisa mengisi perut yang lapar. Sehebat apa pun propaganda yang disiarkan media pelat merah, realitas kemiskinan di lapangan akan selalu menjadi saksi bisu dari kegagalan sebuah kebijakan politik.
Kebangkrutan sebuah negara bukan sekadar angka-angka defisit di lembar laporan keuangan kementerian, melainkan sebuah realitas sosial yang berdarah-darah. Ia berwujud angka pengangguran yang meroket, meningkatnya kriminalitas akibat desakan ekonomi, hingga runtuhnya tatanan moral masyarakat.
Ketika negara tidak lagi mampu mengurus warganya, ikatan sosial antar-kelompok rentan mengalami keretakan yang sangat parah. Konflik horizontal mudah tersulut hanya karena perebutan sumber daya yang semakin langka, mempercepat proses disintegrasi bangsa dari dalam.
Banyak contoh negara di belahan dunia lain yang hancur total karena terjebak dalam lingkaran setan otoritarianisme dan kebangkrutan ekonomi ini. Mulai dari hiperinflasi yang membuat mata uang tidak lebih berharga dari kertas biasa, hingga eksodus massal warga negara yang mengungsi demi menyambung hidup.
Kita tidak boleh membiarkan ego sektoral dan keserakahan politik membawa bangsa ini melangkah ke arah jurang kehancuran yang sama. Pengelolaan negara membutuhkan transparansi mutlak, kecerdasan teknokrasi yang jujur, dan yang terpenting adalah empati mendalam terhadap nasib rakyat jelata.
Kembalinya kedaulatan ke tangan rakyat bukan sekadar jargon pelengkap pemilu, melainkan syarat mutlak agar kebijakan politik tetap berada pada jalurnya. Setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi perbaikan hajat hidup orang banyak, bukan untuk kemewahan segelintir orang.
Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan dari lembaga legislatif, pers yang bebas, dan civil society yang kritis tidak boleh dilemahkan dengan alasan stabilitas politik. Stabilitas yang dibangun di atas pembungkaman adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan seluruh struktur negara.
Sudah saatnya arah kebijakan politik nasional dievaluasi secara total sebelum kerusakan yang terjadi menjadi terlalu terlambat untuk diperbaiki. Kebijakan yang ugal-ugalan dan bernuansa otoriter harus dihentikan demi menyelamatkan masa depan republik ini dari kebangkrutan yang mengancam.
Rakyat bukanlah tumbal yang bisa terus-menerus dikorbankan demi menutupi kesalahan kalkulasi politik dan syahwat kekuasaan para pemimpinnya. Mereka adalah pemilik sah republik ini, yang keringat dan pajaknya menjadi fondasi utama berdirinya sebuah negara yang berdaulat.
Menyelamatkan negara dari kebangkrutan berarti mengembalikan nalar demokrasi, menegakkan keadilan hukum, dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi. Hanya dengan cara itulah, kita dapat memastikan bahwa negara ini tetap berdiri tegak, makmur, dan bermartabat bagi generasi hari ini dan masa depan.
Ketua DPD AWI Provinsi Lampung
Opini Oleh: Muhammad Aini, S.H.
Kontak: 0812.7478.4436
Penulis : Muhammad Aini, S.H.
Editor : Muhammad Aini, S.H.
Sumber Berita: Sepuluhdetik.online
