JAKARTA – A. Giri Akbar, S. E. , M. B. A. , yang memimpin DPRD Provinsi Lampung, bersama Rahmat Mirzani Djausal, S. T. , M. T. , selaku Gubernur Lampung, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Acara ini diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta pada hari Kamis, 2 April 2026.
Acara ini merupakan tahap awal dalam proses audit untuk LKPD Tahun 2025 yang mencakup wilayah V, yang terdiri dari provinsi di pulau Sumatera dan Jawa.
Entry meeting menjadi momen esensial bagi BPK RI untuk menjelaskan ruang lingkup audit, pendekatan yang digunakan, serta poin-poin utama dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, dan juga dilakukan secara online via Zoom Meeting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran Gubernur Lampung dan Ketua DPRD dalam acara ini menunjukkan komitmen yang kuat antara bagian legislatif dan eksekutif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Pada kesempatan itu, A. Giri Akbar ditunjuk untuk memberikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi yang ada di Wilayah V Sumatera dan Jawa.
Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya DPRD dalam menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Giri juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada BPK RI atas perannya yang vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menyusun laporan keuangan dengan tepat waktu sebagai bagian dari tanggung jawab kepada publik.
Menurutnya, audit yang dilakukan oleh BPK RI adalah alat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara efisien, efektif, dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.
“DPRD siap memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan BPK, dan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan audit,” ungkap A. Giri Akbar.
Dia juga menekankan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan harus diikuti dengan perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem pengendalian internal dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.
“Opini WTP memang penting, tetapi yang lebih kritis adalah memastikan adanya perbaikan dalam sistem pengendalian dan ketaatan pada peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, termasuk dalam mengawasi tindak lanjut terhadap temuan hasil audit BPK, agar setiap rekomendasi dapat diterapkan dengan tepat dan memberikan pengaruh positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, partisipasi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam acara ini juga semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK RI sebagai lembaga audit. Ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Entry Meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI yang juga bertindak sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, S. E. , Ak. , M. B. A. , CA. , CFE. , CFRA. , CSFA. , QIA. Yang turut hadir adalah Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S. H. , M. H. , para Gubernur dari wilayah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ketua DPRD provinsi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, serta Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota, serta para Kepala Perwakilan BPK di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.
Serta untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, serta para tamu undangan lainnya.
Dengan diadakannya entry meeting ini, diharapkan semua entitas yang diperiksa dapat berpartisipasi aktif dan bersinergi dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterlibatan aktif pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas. (Red)
