Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menegaskan keseriusannya dalam memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang adil melalui partisipasinya dalam Diskusi Pendidikan bertajuk SPMB yang Berkeadilan, yang diorganisir oleh Forum Pemuda Peduli Pendidikan Lampung di Institut Agama Islam Darul Fatah, Bandar Lampung, pada hari Senin (27/4/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, S. E. , yang hadir mewakili DPRD untuk menunjukkan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta terbentuknya sistem penerimaan peserta didik yang transparan, merata, dan sesuai target.
Dalam kesempatan tersebut, Deni Ribowo memberikan penghargaan kepada para pendidik yang selama ini berperan penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan kompetitif. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang diperoleh dari sektor pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat menyangkut masalah pendidikan, termasuk pelaksanaan SPMB agar mampu memberikan peluang yang setara bagi semua peserta didik.
“Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, sistem penerimaan murid baru harus berjalan dengan adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Provinsi Lampung menganggap bahwa peningkatan kualitas pendidikan adalah langkah strategis untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Provinsi Lampung. Penyebaran akses pendidikan dan kualitas layanan menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin kemajuan daerah.
Dalam sesi diskusi, Deni Ribowo, S. E. yang mewakili DPRD Provinsi Lampung, juga memberikan beberapa saran strategis, termasuk perlunya penguatan basis data pendidikan agar informasi peserta didik dapat tersaji secara akurat, terintegrasi, dan mudah diakses dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan data yang valid, diharapkan kebijakan pendidikan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
DPRD Provinsi Lampung juga menekankan betapa pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan bergandeng tangan bersama berbagai sektor, termasuk instansi pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas komunikasi dan informatika, serta lembaga terkait lainnya demi mendukung kelangsungan SPMB.
Diskusi berjalan dengan interaktif dan membahas sejumlah isu penting, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, serta persepsi masyarakat terkait keadilan dalam sistem penerimaan murid baru. Peserta juga memberikan berbagai masukan untuk perbaikan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.
Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam forum ini menunjukkan tekad lembaga legislatif dalam memantau kebijakan pendidikan, dan juga memastikan akses pendidikan berkualitas dapat dijangkau secara merata oleh seluruh masyarakat Lampung. (Red)
