Pembayaran MoU Media di Diskominfo dan DPRD Kota Metro Jadi Sorotan dan Pertanyaan

- Penulis

Rabu, 11 Maret 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sepuluhdetik.online, Metro — Proses pembayaran kerja sama media atau nota kesepahaman (MoU) antara sejumlah perusahaan media dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Sekretariat DPRD Kota Metro menjadi sorotan berbagai pihak.

‎Keterlambatan pembayaran dan ketidakjelasan mekanisme pencairan anggaran menimbulkan pertanyaan dari kalangan pengelola media. Hal ini mendapat tanggapan serius dari salah satu Aliansi Wartawan Indonesia (AWI).

‎AWI menyoroti serius terkait anggaran MoU dengan media bahwasanya anggaran media diisukan sedang dialihkan untuk membayarkan kepada tunda bayar proyek anggaran tahun 2025 terlebih dahulu. Seharusnya, hal ini jangan dikaitkan dengan permasalahan tunda bayar.


‎”Terkait anggaran MoU media yang mana di katakan tunda bayar, ada apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan perlu di ketahui anggaran yang sudah di sahkan oleh tim TAPD dan sudah menjadi DPA masing-masing OPD pemangku sesuai dengan tahun Anggaran,” ujar Ketua DPD AWI Provinsi Lampung, Akbar sapaan Rendi saat dimintai tanggapannya pada Rabu (11/03/2025).

‎Lanjutnya, kalau alibi nya dikatakan untuk tunda bayar, harusnya tetap di TA yang sama, ini namanya bukan tunda bayar, tapi gagal bayar,” tegasnya Rendi.


‎Isu ini mencuat setelah beberapa wartawan yang menanyakan terkait keberlangsungan lebih lanjut untuk pencairan anggaran advertorial dari ke dua instansi tersebut.

‎Sorotan tersebut mulai mencuat dalam beberapa waktu terakhir setelah sejumlah media mempertanyakan kepastian pembayaran MoU yang seharusnya telah diproses sesuai jadwal administrasi yang disepakati pada tahun anggaran berjalan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎Keterlambatan pembayaran serta kurangnya kejelasan informasi terkait proses pencairan anggaran disebut menjadi alasan utama munculnya pertanyaan dari pihak media. Mereka berharap adanya transparansi dan kepastian waktu pembayaran agar tidak mengganggu operasional keberlangsungan perusahaan media.


‎Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskominfo maupun Sekretariat DPRD Kota Metro diharapkan dapat memberikan klarifikasi resmi terkait proses pembayaran kerja sama media tersebut guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di kalangan mitra media. (AWI)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kepala Disdikbud Metro: Penguasaan Bahasa Inggris Saat Ini Menjadi Kebutuhan Dasar Bagi Generasi Muda
Prinsip Timbal Balik Yaitu Hak dan Kewajiban antara Pemerintah dan Rakyat  Wajib Dijalankan Sungguh-sungguh 
Kasus Bocor Data, DPP KAMPUD Lapor PRESIDEN dan MENPANRB: Cabut WBK BPN Bandar Lampung
MUSDA Daerah Provinsi Jawa Barat, DPD AWI Lampung Ucapkan Selamat dan Sukses
OPINI: Otoriter dan Kebijakan Politik Hingga Negara Bisa Bangkrut Rakyat Jadi Tumbal
Kasus Dugaan Ungkap Data Pribadi, DPP KAMPUD Lapor Irjen dan Menteri ATR: Evaluasi WBK dan WBBM BPN Bandar Lampung
Tingginya Kriminalitas Dimana-mana Menunjukkan Krisis dan Rusaknya Tatanan Sosial
Ketua DPRD Lampung dan Ketua Komisi V Hadiri Sholat Idul Adha Bersama Gubernur di Masjid Raya Al-Bakrie
Berita ini 162 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 20:42 WIB

Kepala Disdikbud Metro: Penguasaan Bahasa Inggris Saat Ini Menjadi Kebutuhan Dasar Bagi Generasi Muda

Senin, 6 Juli 2026 - 15:38 WIB

Prinsip Timbal Balik Yaitu Hak dan Kewajiban antara Pemerintah dan Rakyat  Wajib Dijalankan Sungguh-sungguh 

Rabu, 24 Juni 2026 - 17:22 WIB

Kasus Bocor Data, DPP KAMPUD Lapor PRESIDEN dan MENPANRB: Cabut WBK BPN Bandar Lampung

Minggu, 21 Juni 2026 - 11:04 WIB

MUSDA Daerah Provinsi Jawa Barat, DPD AWI Lampung Ucapkan Selamat dan Sukses

Sabtu, 13 Juni 2026 - 20:33 WIB

OPINI: Otoriter dan Kebijakan Politik Hingga Negara Bisa Bangkrut Rakyat Jadi Tumbal

Berita Terbaru